Inilah Para Pejabat yang Tidak Mau Mengambil Gajinya

 
Menurut ane, apa yg dilakukan orang2 seperti ini bisa dijadikan panutan bagi para pejabat publik lainnya di Indonesia. Berhubung saat ini masih awal tahun, trit ini ane buat untuk menginspirasi kita semua dalam melangkah di tahun 2012 yg baru dimulai.

Tidak hanya untuk menginspirasi para pejabat lainnya, tapi juga para kaskuser sekalian dan rakyat Indonesia pd umumnya. Semoga di tahun ini dan tahun2 selanjutnya semakin banyak orang Indonesia yg berpemikiran seperti mereka.

Dan inilah para pejabat publik yg enggan menerima gajinya dalam posisi mereka sebagai pejabat publik :

 Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan paham betul pentingnya merebut kepercayaan. Itu sebabnya, saat dia menjadi Direktur Utama PLN, mantan wartawan ini memilih tak mengambil gaji dan tidak menempati rumah dinas yang sudah disediakan.

"Citra PLN itu adalah sarang korupsi. Untuk mengubah citra itu, penting menunjukkan pada publik bahwa saya selaku Dirut tidak bermewah-mewah dan mau berkorban," kata Dahlan dalam diskusi Transformasi BUMN Menuju Pentas Global yang diadakan Tempo di Hotel Kempinsky Jakarta.

Dahlan, dengan gayanya yang rileks, bersepatu kets kesukaannya serta tanpa jas dan dasi menjelaskan bahwa dengan tidak mengambil gaji, bukan berarti dia berkorban. "Ya tidaklah...saya kan sudah kaya...lihat ini, sepatu kets saya mahal lo.." Katanya yang segera disambut gelak tawa hadirin.

Dahlan juga berjanji akan membentengi para direksi BUMN bila ada pihak luar yang mencoba merecoki mereka. "Tugas saya membentengi mereka. Biarlah mereka bekerja dengan baik," katanya.



 

 Jarang terdengar bahwa pejabat di Indonesia tidak mau menerima gajinya, justru kebanyakan dari mereka meminta kenaikan gaji. Namun, pejabat yang satu ini, Wali Kota Solo Joko Widodo, berbeda dengan pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai wali kota, ia tidak pernah sekali pun mengambil gaji yang menjadi haknya. Hal ini dengan malu-malu diungkapkannya ketika ditanya oleh salah satu peserta seminar "Gerakan Perempuan Mewujudkan Good Governance" di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.
"Gaji wali kota Rp 6,5 juta. Potong pajak jadi Rp 5,5 juta. Saya tidak pernah nanya. Saya merasa, memang saya sebenarnya butuh uang, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan uang ini dari kita," tutur Joko sambil tersenyum.

Joko mengaku, ia dan istrinya memiliki pendapatan dari usaha lain. Oleh karena itu, ia merasa masih cukup terpenuhi kebutuhannya dengan hasil kerjanya yang lain. Sebelum menjadi wali kota, ia telah memiliki usaha mebel rumah dan taman, bahkan telah eksis di beberapa negara. Usaha ini tetap ia jalankan setelah terpilih menjadi wali kota.

"Kami hidupnya dari income yang lain. Saya enggak pernah pakai gaji saya. Hanya tanda tangan slip gajinya, tapi enggak pernah lihat uangnya," imbuhnya.

Selama menjabat, Joko menambahkan, ia tak pernah sekali pun melakukan lobi terkait dengan program-program kegiatannya dengan anggota Dewan. "Saya enggak suka melobi ke Dewan. Takutnya malah jadi ada deal-deal yang enggak jelas. Selama hampir lima tahun menjabat wali kota, kalau saya punya program, saya berikan pada koran minta dipublikasikan. Setelah itu, akan ketahuan dan terkumpul pendapat masyarakat. Nah, kalau setuju, baru saya jalankan program itu. Kalau tidak setuju, ya dikaji lagi," katanya.
Namun, Joko tak mau menceritakan lebih jauh lagi mengenai alasan yang melatari untuk tidak menerima gaji sebagai Wali Kota Solo. Ia hanya berharap bisa bekerja dan melakukan yang terbaik untuk Kota Solo.
"Enggak usah ditanya lagi soal itu. Tadi itu saya terpaksa ngomong karena ada yang bertanya dalam seminar. Saya tidak ingin membahas soal itu," katanya sembari tertawa.

Joko Widodo telah dua kali terpilih menjadi Wali Kota Solo. Pria yang biasa disapa Jokowi ini terpilih untuk pertama kali tahun 2005, dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2010-2015.



 

 Bupati Tuban, Jawa Timur, Fatkhul Huda, berjanji tidak mengambil gajinya selama lima tahun masa kepemimpinan periode 2011-2016. Gajinya akan dia kumpulkan untuk kegiatan amal dan diberikan kepada orang miskin.

“Selama lima tahun, gaji saya tidak akan saya ambil,” kata Fatkhul Huda usai dilantik sebagai Bupati Tuban oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Kalau janji Fatkhul ini dipenuhi, dia adalah Bupati pertama yang menyatakan tidak mengambil gajinya. Meski gajinya adalah hak sebagai Kepala Daerah, tetapi, Fatkhul justru menyatakan bahwa dari segi materiil dirinya sudah merasa berkecukupan. Untuk itu, dia memerintahkan Kepala Bagian Umum Pemerintah Tuban untuk mengumpulkan gajinya setiap bulan dan selanjutnya akan diberikan kepada orang membutuhkan.
Fatkhul yang juga pengusaha batu bara, peternakan sapi, dan rumah sakit ini juga menyatakan jabatan sebagai bupati tidak berarti segala-galanya di daerah. Dia mencontohkan, dirinya juga tidak akan menggunakan fasilitas pemerintah, terkecuali yang menyangkut dengan simbol-simbol negara, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, dan sejumlah fasilitas yang melekat secara kedinasan jabatan bupati. “Saya kira yang wajarlah,” katanya.

Selama menjabat, Fatkhul berjanji akan memprioritaskan sejumlah program kerja, antara lainnya mengentaskan kemiskinan dan menambah lapangan kerja.

Pasangan K.H. Fakhul Huda-Noor Nahar Husein dilantik menjadi Bupati Tuban periode 2011-2016 setelah sebelumnya mengalahkan para pesaingnya, yakni pasangan I Kristiawan (Ketua DPRD Tuban) dengan Wakil Calon Bupati Haeny Relawati. Haeny Relawati maju sebagai calon Wakil Bupati Tuban, karena sudah pernah menjabat sebagai Bupati Tuban selama dua kali.


sumber : www.kaskus.us/showthread.php?t=12357300